Judul Berita 1 : Penyandang HIV/AIDS di Makassar Dijamin Tidak Didiskriminasi
Liputan6.com, Makassar - Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, menjamin tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap penyandang HIV/AIDS atau ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Jaminan ini merupakan visi pemerintahannya untuk membangun kota Makassar yang nyaman bagi semua.
"Kami mempunyai visi membangun kota Makassar yang nyaman untuk semua, artinya tidak boleh ada diskriminasi termasuk ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)," kata Danny sapaan akrab Moh Romdhan Pomanto saat menjadi pembicara di Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS V di Hotel Sahid Jaya Makassar, Rabu (28/10/2015). .
Di Makassar ada 7.106 lebih kasus HIV/AIDS, sementara secara keseluruhan di Sulawesi Selatan mencapai 9.000 lebih. Pemerintah Kota Makassar memberi perhatian lebih untuk kasus HIV/AIDS lewat layanan di 48 Puskesmas yang menjangkau pengidap HIV/AIDS hingga ke level terendah.
Danny menegaskan, fokus perhatian Pemkot Makassar terkait isu HIV/AIDS adalah penanganan ODHA dengan baik tanpa diskriminasi, dan mencegah penularan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia tersebut.
"Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS ke depan diupayakan dengan melibatkan layanan home care, sekaligus memberikan penyadaran kepada penyandang HIV/AIDS untuk kembali berobat di Puskesmas," ujar dia.
Danny menambahkan, pihaknya juga terus melakukan kampanye pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yang dimulai dari sekolah-sekolah. Pemerintah memberikan pengetahuan mengenai HIV/AIDS bagi guru-guru, dan kepala sekolah. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat peduli terhadap penanganan HIV/AIDS.
"Ada tiga pintu yang paling baik untuk masuknya ilmu yaitu melalui sekolah, rumah ibadah, dan keluarga. Sebagai pemerintah kami akan mengawalinya dari sekolah," kata Danny. (Hmb/Sun)
Sumber :
http://regional.liputan6.com/read/2351309/penyandang-hivaids-di-makassar-dijamin-tidak-didiskriminasi
Komentar :
kasus HIV/AIDS di indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan , dalam hal ini pemerintah terus berupaya menanggulangi HIV/AIDS dibeberapa kota - kota besar yang ada di indonesia tetapi hasilnya tetap jauh dari harapan .Berdasarkan berita di atas saya sebagai mahasiswa sangat tersentuh dengan pernyataan walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Liputan6.com bahwa beliau menjamin tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap penyandang HIV/AIDS atau ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Jaminan ini merupakan visi pemerintahannya untuk membangun kota Makassar yang nyaman bagi semua.
"Kota Makasar mempunyai visi membangun kota Makassar yang nyaman untuk semua, artinya tidak boleh ada diskriminasi termasuk ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) .yang jadi pertanyaan dalam diri saya " Mengapa kota - kota lain tidak punya kesadaran seperti seperti di kota Makasar ini ?" menurut pendapat saya aktivis - aktivis HIV/AIDS di kota - kota besar diindonesia ini bersatu dan mempunyai mempunyai satu badan atau lembaga swadaya masyarakat disetiap kota besar untuk terciptanya layanan yang komperehensif dan terintegrasi Disetiap Badan/lembaga para aktivis yang mewakili kota - kota besar di indonesia paling tidak mempunyai 4 Strategi jitu yang harus di implementasi :
Strategi 1 : Menyediakan dan meningkatkan sistem penanggulangan HIV/AIDS.
Strategi 2 : Menata institusi teknis pemerintah dan membuat peraturan. Instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS perlu ditingkatkan dengan melibatkan dengan beberapa instansi lainnyadibawah koordinasi kantor walikota.
Strategi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang potensial untuk menunjang penanggulangan HIV/AIDS,paling tidak unsur - unsur diskriminatif bisa dihilangkan.
Strategi 4 : Mencari dana penunjang dari masyarakat dan swasta. dalam hal ini aktivis minta dukungan dari pemerintah daerah juga untuk proposal dana penunjang untuk kelancaran sistem penanggulangan HIV/AIDS.
Demikian komentar dan pendapat saya dan harapan saya sebagai mahasiswa semoga para penyandang HIV/AIDS atau ODHA bisa berkurang setiap tahunnya. Dan terciptanya generasi muda yang sehat dan kreatif untuk membangun Bangsa ini.
Terima kasih.
Judul Berita 2 :Isu Pemilukada Yogyakarta Bisa Berujung ke Etnosentrisme
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cara pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dalam menggolkan ide pentingnya pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Yogyakarta sangat berlarut-larut dan justru membiarkannya ke arah makin liar dan menuju ke arah etnosentrisme atau kedaerahan.
"Saya sendiri tak terlalu gembira dengan cara-cara Mendagri atau pemerintah dalam menggolkan ide pentingnya pemilihan kepala daerah di Yogyakarta. Bukan subtansinya tetapi pada aspek caranya, berlarut-larut dan membiarkan isu ini liar," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya, Sabtu(18/12/2010).
Menurut Ray Mendagri sebaiknya meredam dahulu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih dialogis dan kultural dengan masyarakat Yogya.
Bukan sebaliknya sudah keras kepala juga cenderung menganggap remeh masyarakat Yogya. Padahal, lanjut Ray seperti mengutip pernyataan Presiden SBY, demokrasi bukanlah paksaan.
Demokrasi yang dipaksakan,akan cenderung konfrontatif."Oleh karena itu subtansi pikiran pemerintah sesuatu yang selalu terbuka dan karenanya dapat didiskusikan terus menerus. Tak perlu ngotot sekarang sebab besok lusa masih ada waktu,"tandasnya.
Sumber :
http://www.tribunnews.com/regional/2010/12/18/isu-pemilukada-yogyakarta-bisa-berujung-ke-etnosentrisme
Komentar :
Menanggapi berita diatas tentang pemilukada di jogjakarta menurut saya sebagai mahasiswa saya ingin menggaris bawahi kutipan dari presiden SBY bahwa demokrasi bukanlah paksakan dan saya sangat setuju dengan kutipan tersebut dikarenakan ada beberapa daerah - daerah istimewa di indonesia ini masih menganut fanatisme kedaerahan dan dalam hal ini kita tidak bisa begitu saja merubah tatanan kehidupan mereka yang secara turun menurun dari nenek moyang dan sudah mendarah daging.dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan pendekatan dahulu ke masyarakat jogja bahwa sikap etnosentrisme memang tidak salah, selama pas porsinya, tidak membabi-buta dan tidak berlebih-lebihan.
Sikap etnosentrisme justru amat diperlukan untuk menjaga kebutuhan dan kestabilan budaya, mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa, serta memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan suatu bangsa. Namun tentu konteksnya kebangsaan, bukan fanatisme kedaerahaan apalagi kelompok. Nah dalam hal ini apabila etnosentrisme infleksibel dan fanatisme kedaerahan terus dibiarkan, tentu akan sangat mengganggu proses integrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.apalagi ini pemilukada yang ditakutkan adalah ada golongan tertentu yang sengaja ingin memecah belah persatuan bangsa dalam hal ini antara masyarakat jogja dan pemerintah.
Demikian komentar dan pendapat saya dan harapan saya sebagai mahasiswa ingin sedikit memberi saran bahwa Kini bukan lagi saatnya menonjolkan ke-aku-an, ke-suku-an, ataupun ke-kami-an (eksklusif). Bukan pula waktunya mengungul-unggulkan kesukuannya/kelompoknya/daerahnya sendiri. Katakan dengan lantang “KITA ini bangsa INDONESIA. KITA siap bersatu-padu, berbakti dan mengabdi untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Tanpa menonjolkan individu, kelompok ataupun kedaerahan. KITA semua sama setara, tidak ada yang lebih rendah ataupun remeh! KITA siap mengawal NKRI dengan segenap jiwa raga KITA, bangsa Indonesia !”
Terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar